Blog ini bertujuan mengaktualisasikanmengekpresikan penilaianpersepsianalisis suatu fenomenakasus aktual untuk percepatan demokratisasi di Indonésie. Sebagai sarana komunikasi politik, Blog ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pencinta demokrasi, non kekerasan, pro rakyat, bukan pro korporasi asing sebagaimana semakin mewarnai politik ekonomi, politik hukum dan ssial budaya dalam era reformasi. Mengangkat martabatharga diri Indonésie sebagai visi strategis Blog ini. Selasa, 25 Maret 2014 PROBLÈME NEGARA FEDERAL DI INDONÉSIE (BAGIAN PERTAMA) Problème negara federal telah mengambil tempat di Indonésie sejak awal kemerdekaan bangsa Indonésie, terutama munculnya prakarsa Negara Republik Indonésie Indonésie, disingkat RIS. RIS adala suatu negara federasi, berdiri pada 27 décembre 1949 sebagai hasbei kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonésie, Bijeenkomst voor Overleg fédérale (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan oleh Commission des Nations Unies pour l'Indonésie (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Bahkan, sesungguhnya question negara fédéral mencuat pertama kali sebelum Kemerdekaan Indonésie. Mengacu pada hasil studi Adnan Buyung Nasution (2000), konsep federalisme pertama kali diperkenalkan oleh Ritsema de Eck, Kepala Kehutanan de Jawa. Saat itu konsep Ritsema yang juga mengikutsertakan nasib kelompok etnis luar Indonésie bawah kekuasaan kerajaan Belanda, Curaçao dan Suriname. Konsep Ritsema ini dipertanyakan oleh Prpf. Van Vollenhoven, le professeur Snouck Hurgronje et le professeur Colenbrader. Pour le bien être des enfants, pour les enfants Ritsema hanyalah untuk memenuhi maksud Belanda untuk meningkatkan kekuatan dengan membagi Indonésie ke dalam kelompok kelompok etnis. Perdebatan question négara federal di Indonésie tidak surut, masih terus berkembang sejalan dengan perkembangan bersejarah menjelang Indonésie Kemerdekaan. Problème négar federal mencuat kembali saat menjelang pembuatan Konstitusi (UUD 1945). Problème négar federal terdapat di dalam perdebatan Badan Penyidik Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonésie (BPUPKI). Menurut Adnan Buyung Nasution, Muhammad Yamin tidak sependapat dengan gagasan fédéralisme karena hanya akan mengantarkan Indonésie ke dalam pengkotakan wilayah berdasarkan Provinsi que dapat memicu pecahnya kesatuan bangsa Indonésie. Sekalipun Muhammad Hatta dan Latuharhary, bhikkhu, birman, sebagai, pengusung, gagasan, negara, federal, tidak berusaha, untuk, melawan, kelompok, penentang, gagasan, federalisme. Pada tahun 1955 Indonésie mengadakan Pemilu (Pemilihan Umum). Namun, segera setelah Pemilu tahun 1955, Bung Karno mengangkat Ali Sastroamidjoyo sebagai Perdana Menteri dan mulai menjalankan suatu sistem politik demokrasi terpimpin. Kebijakan Bung Karno dans un antara lain menimbulkan gejolak opposés à la danse kalangan politisi Partai dan perwira militer di Pusat maupun Daerah. Gejolak oppossional terhadap Pemerintah Pusat semakin menguat dengan bermunculannya pembertontahan daerah terutama di luar Pulau Jawa. Problème negara federal kemudian berlanjut. Problème négation federal muncul kembali de Dewan Konstituante antara tahun 1956 sampai tahun 1959. Perdebatan sangat tajam muncul di tahun 1957 ketika semua kekuatan politik dan partai dari berbagai politik menyatakan pendapatnya mengenai sistem negara. Dewan Konstituante kembali gagal mencapai kesepakatan. PNI, PKI, Partai Murba, IPKI, dan GPPS tergolong kelompok pénitence gagasan negara federal. Partai pendukung negara federale adalah Partai Masyumi, PSII, Partai Buruh, dan Parkindo. Pemerintah Pusat (Bung Karno), parachutiste, parachutiste, parachutiste et parachutiste. Partai Partai de Jakarta yang menentang kebijakan tentang demokrasi terpimpin, terutama Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun, pada 196566 kekuasaan Rezim Bung Karno (orme de Lama) ditumbangkan oleh kekuatan militer. Kekuasaan negara berpindah tangan dari Rézim Bung Karno Rezim Suharto (Orde Baru). Di bawah Rezim Orde Baru, question négar fédérale sirna karena kekuatan militer sangat anti négara fédéral, kecuali negara kesatuan. Problème négara kesatuan telah menggantikan question negara federal. Membicarakan negara fédéral menjadi sangat tabu. Namun, question négara federal kembali mewacana ketika Rezim Orde Baru gagal mengakomodasi kebutouan masyarakat di wilayah Indonésie terluar (Daerah Daerah Luar Jawa). Muncul perdebatan negara federal karena masih terdapat masalah sentralisasi kekuasaan secara berlebihan, kesenjangan ekonomi antar wilayah, dan aneka macam ketidakadilan di daerah. Pada 199798 tela tela tela tela tela tela reform reform reform reform reform reform reform reform reform reform reform reformanananananananananan Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re..................................... Pembicaraan mengenai demokratisasi kehidupan politiquement baik de pusat maupun di daerah telah meluas. Dalam kondisi perubahan politik ini, question negara menghangat kembali fédéral. Perbedaan pendapat mengenai negara federal dan kesatuan berjalan seanger dengan kontroversi demokratisasi lain seperti parlementarisme versus presidensialisme, sistem pemlihan distrik versus sistem pemilihan proportionnel. Problème negara federal meluas juga karena aspirasi otonomi khusus dan kemerdekan berbagai daerah, terutama Aceh, Timor Timur dan Irian Jaya. Tokoh tokoh nasional turut mengangkat question negara fédérale ini antara lain Romo Y. B. Mangunwijaya dan M. Amin Rais. Mangunwijaya telah menulis makalah berjudul Problèmes et perspectives de l'Indonésie, séminaire sur les réformes structurelles pour la démocratisation en Indonésie: Problèmes de la démocratie en Indonésie LIPI dan de la Fondation Ford de Jakarta, 12 14 Agustus 1998. Tulisan Mangunwijaya terkait lain terdapat di dalam Pahami Secara Utuh Negara Fédéral (Harian Pikiran Rakyat, Yogyakarta, 30 Agustus 1998). Untuk Amien Rais sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), la neige fédérale dapat dite ditem dalam plate forme PAN. Fédéralisme pour le pèlerinage de jalan keluar yang demokratis terhadap berbagai persoalan negara Indonésie. Abderrahman Wahid (Gus Dur), Alfitra Salamn, Harus Alrasid, dan Adnan Buyung Nasution. Voir aussi la description et les modalités d'utilisation de Beberapa tokoh politik dan cendikiawan lain memperbincangkan. Mereka beragumen bahwa Indonésie semestinya kembali ke sistem negara federal. Menurut mereka, Pemerintah Indonésie (Pusat) takut menerapkan sistem négar federal karena khawatir akan cenderung memicu ketidakstabilan politik dan gerakan pemisahan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonésie). Setelah demokratisasi dan reformasi berjalan sekitar 10 tahun, issue negara menghangat férié kembali terutama bagi mereka yang tidak puas terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan hubungan Pusat dan Daerah. Berbagai alasan dan argumentasi telah diajukan baik bagi kalangan pendukung maupun penolak penerapan modèle atau bentuk negara fédéral. Umumnya kalangan pendukung penerapan modèle nègre fédéral berasal dari luar Jawa, baik ilmuwanakademisi, politisi Partai, pengamat, pengusaha, kaum professionnel dan aktivis ONG. Amat langka pendukung modèle nègre fédéral berasal dari kalangan militer. Sebaliknya, kelompok penolak penerapan modèle negara federal umumnya kalangan mantan perwira militer dan politisi Partai pulau Jawa. Wacana tentang modèle negara federal sudah berkembang sedemikian rupa dalam masyarakat Indonésie beberapa tahun belakangan ini. Mereka acapkali menolak pandangan négartif bahwa negara fédéral bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi di Indonésie. Menurut mereka, gagasan dasar negara federal yakni kekuasaan berada de daerah daerah (negara bagian atau provinsi). Daerah daerah mengalokasikan sebagien kekuasaan mereka kepada Pemerintah Pusat (fédéral). Modèle négara federal dapat menghilangkan ancaman disintegrasi. Di bawah modèle negara fédéral, terutama masyarakat di daerah daerah luar Pulau Jawa, akan dapat mengatur diri sendiri dan tidak merasa dalam cengkraman kekuasaan Pulau Jawa. Dewasa ini kaum intelektual, terpenjara, karena, pembahasan, modèle, atau, système, negara, dibatasi, kekakuan, kerangka, berfikir, negara, kesatuan (NKRI). Salah seorang intelektual terpenjara dimaksud adalah Pakar Psikologi Politik UI, Hamdi Muluk. Beliau seorang pendukung modèle negara fédéral. Alasannya antara lain jauhnya ketimpang antara Pusat dan Daerah. Baginya, Indonésie lebih cocok memakai modèle atau sistem negara federal. Kebutuhan masyarakat lokal seharusnya oleh Pemerintah Daerah. Négara fédérale secara emperis terbukti membuat daerah berkembang. Beliau kemudian mengajak kita untuk mélangé négro négara maju yang menggunakan modèle négro fédéral, berkembang di berbagai bidang. Setiap negara bagian mémiliki universitas berkualitas, kemudien ekonomi tumbuh dengan pesat. Satu argumentasi unik lain terkait dengan modèle negara fédéral adalah prediksi Jayabaya bahwa Indonésie akan menjadi negara federal. Penganut argumentasi unik ini percaya, Jayabaya bukan seorang dukun, bukan paranormal, tetapi Raja dari Kerajaan Kadiri, juga seorang pujangga, sastrawan tergolong indigo (tingkat kecerdaswan tinggi), membiliung indera keenam mampu memprediksi apa akan terjadi de masa mendatang. Menurut mereka, salah satu prediksi, Jayabaya berbunyi, Negarane ambane saprawalon. Artinya, Indonésie akan terdiri dari 8 (delapan) nigara bagian atau menjadi negara federal. Mengapa harus berbentuk negara fédérale Alasannya adalah wilayah Indonésie terlalu luas jumlah penduduk terlalu banyak Pemerintah Pusat dianggap tidak mampu lagi mengurusi daerah sehingga bentuk NKRI tidak cocok lagi adanya tuntutan hampir semuadaerah untuk memiliki otonomi sangat luas. (1) tinjauan théoritis negara federal, kemudian (2) mengidentifikasi keunggulan dan (1) est un groupe ethnique qui a participé à la construction d'une école secondaire, Kelemahan negara federal, serta (3) argumentasialasan beberapa pendukung modèle atau sistem négara federal diterapkan di Indonésie berdasarkan hasil wawancara langsung Tim pénulis (BersambungMUCHTAR EFFENDI HARAHAP). 0 Komentar: Berlangganan Poskan Commentaires Atom Link ke posting ini: Mengenai Saya Lahir Medan (1954). S1 Hub. Int. Fisip UGM (1975), S2 Politik, UGM (1982), Mhs riset Ph. D Politik USM, Malaisie (2000). Ketua Dewan Pendiri NSEAS (Réseau pour les études d'Asie du Sud Est). Penulis buku al: Konflik Damai Kampuchea (Jkt: NSEAS 1990) Mahasiswa Dalam Politik (Jkt: NSEAS, 1991) Gerakan Mahasiswa dalam Politik Indonésie (Jkt: NSEAS 2000) Keruntuhan Soeharto. Sebab Perubahan Sikap MPRDPR (Jkt: NSEAS 2001) Demokrasi dalam Cengkeraman Orde Baru (Jkt: Tewas ORBA 2004) MPP dan DPP PAN Ilegal (Yogya: Pustaka Fahima 2010) Kegagalan SBY dalam Fakta dan Angka (Yogya: Pustaka Fahima 2010) Référencement: Peran Ideologi Koalisi par Dana Ilegal (Jkt: NSEAS, 2013) Negara Republik Indonésie Membutuhkan UU Keamanan Nasional (Jkt: NSEAS amp IEPSH, 2012) Kegagalan Rezim SBY Boediono (Jkt: IEPSH, 2013), Parpolisasi (Jkt: NSEAS, 2016), Kami Melawan Ahok Tak Layak Jadi Gubernur (Jkt: LKIP, 2016), Issue Strategis DKI Jakarta Era Ahok (Jkt: NSEAS, 2016) Evaluations 2 Tahun Kegagalan Pemerintahan Jokowi JK (Jkt: NSEAS, 2016 dalam proses). Publier SebelumnyaNegara oska adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatanya namun secara de facto berada de bawah kontrol negara lainnya. Negara oska secara harfia berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti oska yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang. Pemerintahan negara oska biasanya sangat tergantung képada négara dalangnya terutama dalam politik, ekonomi, militer dan hubungan luar negeri. Ini menyebabkan pemerintahan seperti ini biasanya tidak mempunyai legitimasi cukup baik di dalam negeri maupun ke dunia internasional. Belanda yang ingin kembali mengasai wilayah Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Wilayah Indonésie berhasil dipecah pecah oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa L'Indonésie est un peu moins cher que le kembali wilayah wilayahnya baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalan perundingan. Belanda yang ingin kembali mengasai wilayah Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Indonésie Wilayah Indonésie berhasil dipecah pecah oleh Belanda. Oleh karena itu, bangsa L'Indonésie est un peu moins cher que le kembali wilayah wilayahnya baik melalui perjuangan bersenjata maupun melalui jalan perundingan. A. Negara negara Boneka Bentukan Bélanda Negara oska adalah negara yang secara resmi merdeka dan diakui kedaulatanya namun secara de facto berada di baa kontrol negara lainnya. Negara oska secara harfia berarti negara di mana pemerintahannya dapat disamakan seperti oska yang dimainkan oleh pemerintah negara lainnya sebagai dalang. Untuk menanamkan kembali kekuasaannya de l'Indonésie, salah satu cara yang et dilakukan oleh Belanda adalah dengan membentuk negara negara boneka. Tujuannya adalah untuk mengepung kedudukan pemerintahan Republik Indonésie atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonésie. Setiap negara bagian atau negara osta yang diciptakan Belanda tersebut dipimpin olé seorang yang ditunjuk oleh Belanda. Melalui negara negara oska yang dibentuknya, Belanda membentuk Pemerintahan Federal dengan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Dalam Konferensi Fédéral de Bandung pada tanggal 27 Mei 1948 lahirlah Badan Permusyawaratan Fédéral (BFO). Di dalam BFO terhimpun negara nègre oska ciptaan Belanda. Berikut adalah negara negara oska ciptaan Belanda: 1. Negara Indonésie Timur Berdiri. Décembre 1946 Wilayah. Timur Selat Makasar de Selat Bali Pemimpin. Tjokorda Gede Raka Sukawati 2. Négoa Sumatera Timur Berdiri. 25 Décembre 1945 (diresmikan pada tanggal 16 février 1947) Wilayah. Kota Medan dan sekitarnya Pemimpin. Dr Mansur 3. Negara Sumatera Selatan Berdiri. 30 Agustus 1948 Wilayah. Kota Palembang dan sekitarnya Pemimpin. Abdul Malik 4. Negara Jawa Timur Berdiri. 26 novembre 1948 Wilayah. Kota Surabaya, Malang et danerah daerah sebelah timur hingga ke Banyuwangi Pemimpin. R. T. Kusumonegoro 5. Negara Pasundan Berdiri. 26 février 1948 Wilayah. Priangan, Jawa Barat dan sekitarnya Pemimpin. R. A. A. Wiranata Kusumah 6. Négara Madura Berdiri. 16 Janvier 1948 Wilayah. Kota Madura dan sekitarnya Selain negara negara osta yang diciptakan oleh Belanda, terdapat juga daerah daerah yang memiliki otonomi seperti Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau. Daerah daerah tersebut dikepalai oleh Sultan Hamid II. B. Perjanjian Roem Royen Meskipun kemerdekaan Indonésie telah diproklamasikan, Belanda tetap saja tidak mau mengakui kelahiran negara indonésie. Dan Belanda pun membuat negara osta yang bertujuan mempersempit wilaya kekuasaan Republik Indonésie. Negara oska tersebut dipimpin oleh Van Mook. Dan Belanda a écrit le message suivant: Badan Permusyawaratan Fédéral (BFO) 27 Mei 1948. Dan pada tanggal 19 Décembre 1948, Belanda mengadakan Agresi Militer Belanda dengan menyerang kota Yogyakarta dan menawan Présidents dan Wakil Presiden beserta pejabat lainnya. Namun sebelum itu Présidents mengurimkan radiogram kepada M. Syafrudin Prawiranegara yang mengadakan perjalanan de Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonésie (PDRI). Dengan begitu Indonésie menunjukkan kegigihan mempertahankan wilayahnya dari segala agresi Belanda. Akhirnya konflik bersenjata harus segera diakhiri dengan jalan diplomasi. Dan atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonésie, maka pada tanggal 14 avril 1949 diadakan perundingan di Jakarta de bawah pimpinan Merle Cochran, Anggota Komisi Amerika. Perjanjian Roem Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonésie dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949, kemudian dibacakan kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi dewan keamanan PBB tertanggal 28 janvier 1949 dan persetujuannya tanggal 23 mars 1949. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem Dan JH van Roijen. Pernyataan Republik Indonésie yang dibacakan oleh M. Roem: 1. Angkatan bersenjata Indonésie akan menghentikan semua aktivitas Gerilya, 2. Pemerintah Republik Indonésie akan menghadiri Konferensi Meja Bundar, 3. Pemerintah Republik Indonésie dikembalikan ke Yogyakarta, dan 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua Opéra militer dan membebaskan semua tawanan perang. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. HJ Van Royen: 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonésie harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta, 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin pemimpin république Indonésie dan tahanan politik Yang ditawan sejak tanggal 19 Décembre 1948, dan 3. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonésie akan menjadi bagian dari Republik Indonésie Serikat. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya de Den Haag a sesudah pemerintah Republik Indonésie kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 22 juin 1949 diselenggarakan perundingan segitiga antara Republik Indonésie, BFO dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Chritchley, diadakan dan menghasilkan keputusan: 1. Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonésie secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjien Renville pada 1948, 2. Belanda dan Indonésie akan mendirikan sebuah persekutan dengan dasar sukarela dan persamaan hak, dan 3 Hindia Belanda akan menyerahkan semu hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonésie. Dengan terapainya kesepakatan dalam perundingan, Pemerintah Darurat Republik Indonésie memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta oleh pihak Belanda. Pada tanggal 1 juillet 1949 pemerintah Republik Indonésie secara resmi kembali ke Yogyakarta disusul dengan kedatangan pour pemimpin Republik Indonésie dari medan gerilya. Pada tanggal 13 juillet 1949 diselenggarakan sidang kabinet Republik Indonésie yang pertama, dan M. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Président Moh. Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap ketua koordinator keamanan. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di kota Den Haag Belanda. C. Konferensi Inter Indonésie Konferensi Inter Indonésie merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonésie dengan negara negara oska atau negara bagian bentoukkan Belanda yang tergabung dalam BFO. Pada awalnya pembentukkan BFO dans le monde entier Belanda akan mempermudah Belaya untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun sikap negara negara yang tergabung dalam BFO berubah setelah belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonésie. Karena simpati dari negara négara BFO ini maka pemimpin pemimpin Republik Indonésie dapat dibebaskan dan BFO jugalah yang turut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter Indonésie. Hal itulah yang melatarbelakangi dilaksanaklannya Konferensi Inter Indonésie pada bulan Juli 1949. BFO yang didirikan de Bandung pada 29 Mei 1948 merupakan lembaga permusyawaratan dari negara negara federal yang memisahkan dari RI. Perdana Menteri negara Pasundan, M. Adil Poeradiredja, dan Perdana Menteri Negara Indonésie Timur, Gede Agung, mémainkan peran penting dalam pembentukan BFO. BFO yang dibentuk di Bandung est un acteur majeur de la stratégie de Mook mendirikan négara oska di wilayah Indonésie yang dimulai sejak 1946. Beberapa negara federal yang tergabung dalam BFO masih menyisakan jejak jejak van Mook. Tetapi tidak berarti BFO sépare les ailes de Mook atau Belanda. Il y a quelques jours, je ne sais pas. BFO yang lahir di Bandung bergerak dalam kerangka negara Indonésie yang merdeka, berdaulat dan berbentuk negara federal. BFO ingin agar badan fedora inilah yang kelak juga menaungi RI de bawah payung Republik Indonésie Serikat. Ini berbeda titik pijak dengan van Mook yang et le pays de l'ex République yougoslave de Bosnie Herzégovine. Kegagalan mengendalikan sepenuhnya BFO inilah yang menjadi salah satu penyebab mundurnya de Mook sebagai orang yang ditunjuk oleh pemerintah belanda guna mengusahakan kembalinya tatanan kolonial. Alasan itu menjadi penyebab Wakil Tinggi Pemerintah Belanda de Jakarta, Beel, juga mengundurkan diri dari jabatannya. BFO ikut pula memainkan peran penting dalam membebaskan pour petinggi RI etang ditangkap Belanda pada Agresi Militer II. Pour pemimpin BFO mengambil sikap yang tak diduga oleh Belanda tersebut menyusul Agresi Militer II yang diangap melecehkan kedaulatan sebuah bangsa di tanah airnya. Agresi Militer II tak cuma melahirkan simpati dunia internasion, melainkan juga simpati negara negara fédérale yang sebelumnya memisahkan dari RI. Selain membahas aspek aspek mendasar hingga teknis perenanan membangun dan membentuk RIS, Konferensi Intern Indonésie juga digunakan sebagai konsolidasi interne menjelang digelarnya Konferensi Meja Bundar yang dimulai pada 23 Agustus 1949. Bagi pemerintah RI sendiri, kesediaan menggelar Konferensi Inter Indonésie bukan semata karena ketiadaan Pilihan lain, yang lebih baik, melainkan, juga, karena, pemerintah, RI, menganggap, BFO, tidak, lame, sama, persan, dengan, BFO, yang, direncanakan, van Mook. Soekarno menyebut konferensi dans le sebagai 8220trace baru8221 bagi arah perjuangan Indonésie. Konferensi yang berlangsung hingga 22 juil itu banyak didominasi perbincangan mengenai konsep dan teknis pembentukan RIS, terutama mengenai susunan kenegaraaan berikut hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hasil kesepakatan dari Konferensi Inter Indonésie adalah: 1) Negara Indonésie Serikat disetujui dengan nama Republik Indonésie Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat), 2) RIS akan dikepalai oleh seorang Présidents dibantu oleh menteri menteri yang bertanggung jawab kepada Présidents, 3) RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonésie maupun dari kerajaan Belanda, 4) Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasal, dan Présidenti RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS, dan 5) Pembentukkan angkatan Perang RIS adalah semata mata soal bangsa Indonésie sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk olé Pemerintah RIS dengan inti dari TNI à KNIL serta kesatuan kesatuan Belanda lainnya. Dampak dari Konferensi Inter Indonésie adalah adanya konsensus yang dibangun melalui Konferensi Intern Indonésie yang menjadi modal berharga bagi pemerintah RI, terutama delegasi Indonésie yan dtunjuk untuk berunding dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Keberadaan BFO dan sikap tegas Gde Agung untuk menolak intervensi Belanda membuat pemerintah Indonésie memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB. D. Konferensi Meja Bundar (KMB) Suédois sidang Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonésie dan Belanda yang dilaksanakan de Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 Novembre 1949. Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonésie dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonésie kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masala ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar. Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah: 1) Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonésie Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonésie ingin agar semua bekas daerah Indonésie Belanda menjadi daerah Indonésie, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papouasie du Sud bagatelle barata negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa képutusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papouasie bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ina akan diselesaikan dalam waktu satu tahun, 2) Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonésie, dengan monarki Belanda sebagai kepala negara, 3) Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonésie Serikat, 4) Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonésie jang sepenuhnja kepada Republik Indonésie Serikat dengan tidak bersjarat lag dan tidak itu mengakui Republik Indonésie Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, 5) Republik Indonésie Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar Ketentuan ketentuan pada Konstitusinja rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland, 6) Kedaulatan akan diserahkan selambat lambatnja pada tanggal 30 Décembre 1949, dan 7) Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan. Tanggal 27 décembre 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonésie Serikat. Indonésie Serikat telah dibentuk seperti republika federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara etang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Selama Indonésie dan Belanda bertikai, PBB turut membantu dalam setaap usaha penyelesaian pertikaian antara tahun 1945 1950. Pada tanggal 24 janvier 1949 Dewan Keamanan PBBmengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu: 1. Membebaskan Presiden dan Wakil Présidents serta pemimpin pemimpin Republik Indonésie yang ditangkap pada tanggal 19 Décembre 1948, dan 2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi 1. Pembentukkan RIS (Republik Indonésie Serikat), 3. Pembentukkan Uni Indonésie Belanda, 4. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang Diintegrasikan kedalam APRIS, 5. Piagam tentang kewarganegaraan, 6. Persetujuan tentang ekonomi keuangan, 7. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan dibentouk Negara Kesatuan Republik Indonésie (NKRI). Pada tanggal 28 septembre 1950 Indonésie kembali diterima menjadi anggota PBB yang ke 60. Dengan ini berarti Indonésie tissuh mendapat pengakuan dan dunia internasional sebagai negara merdeka. F. Kembali Membentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonésie) Sebagian besar negara bagan yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonésie (NKRI), hanya dua orang saja yang mendukung système fédéral yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 19 mai 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukkan negara kesatuan. Pihak RIS diwakili olé Mohammad hatta dan pihak RI diwakili oleh dr. Abdul Halim. Pertemuan tersebut sepakat untuk mendirikan NKRI. UUD NKRI dirancang oleh panitia yang dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo. UUD NKRI mengandung unsur UUD 1945 dan UUD RIS. Pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan UUD NKRI disetujui ole parlemen RIS serta KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Présidéen Soekarno menandatangani Rancangan Undang Undang dasar NKRI menjadi UUD 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan dibentuk NKRI dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya. BANTU PROSES KARTU BANQUE KREDIT BNI SYARIAH BNI Syariah Carte Hasanah Carte de crédit classique BNI Syariah Hasanah Carte Classique Mencari kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah BNI Syariah Carte Hasanah Classique jawabannya yang menggunakan Akad Kafalah, Qardh, dan Ijarah. INFO goupille 582F4A2E TLPSMSWA DI 085600125176FB CHAIRUL ICHSAN BUANA attaques de duniabuanarocketmail. Alamat email di rooly88gmail, melayani nasabah de seluruh nusantara BP CHAIRU SARTO UTOMO untuk KANTOR BASECAMP DIVISI COMMERCIALISATION DE JL PANDA BARAT V NON 7 Berikut Alamat dan Nomor Telepon Banque BNI Syariah Kantor Cabang Semarang. Alamat: Jl Ahmad Yani N ° 152, Semarang 50242. Nomor Telepon: (024) 831 3247 831 5027 Nomory Faks: (024) 831 3217 karyawan lampirkan syarat fc ktp glissement gaji min 3 juta npwp wajib, wiraswasta lampirkan fc ktp, npwp, Siup dan tdp untuk wiraswasta wajib ada pas de ligne fixe (telp kabel) de tempat usahanya proses berkas dikirim par emaiwalinebbm dan 100 ave bisa hub non bni syariah ahmad yani untuk menanyakan nama saya, atau BNI Syariah Call Center 500046 atau 68888 melonui ponsel. Proses kurang lebih 14 jours hari kerja, TERIMA KASIH
No comments:
Post a Comment